Fast, Magelang- Dalam melakukan seleksi calon pimpinan KPK, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetap akan bersikukuh pada perundang – undangan yang ada.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, terkait dengan sejumlah pendaftar yang menilai pembatasan untuk calon ketua komisi tidak sesuai dengan undang-undang dasar 1945.
“Uji materi ke mahkamah konstitusi itu hak semua orang, silahkan saja, ya terserah mahkamah konstitusi, tetapi hari ini, kita tetep jalan berdasarkan aturan perundang – undangan, kalau itu gak bisa ditawar dong,” tegas Patrialis, yang ditemui di Magelang Selasa (08/06)
Sebelumnya, pengacara Farhat Abbas yang mendaftar ketua komisi, mengajukan uji materi tentang syarat batasan usia ke Mahkamah Konstitusi. pembatasan usia itu dinilai farhat, menghalangi warga negara untuk mengabdi pada negara.(ams)
1 komentar:
Kalu saya boleh kasih kritik mas/mbak admint, sebenarnya pendengar fast gak butuh berita yang kayak gini, mending dibanyakin berita lokal aja... berita temanggung malah jarang masuk tuh..... (keluarga fast parakan, temanggung)
Posting Komentar