Malam Tahun Baru diPengungsian Merapi

Oleh: Ahmad Muslim

Fast Pojok Kota- Malam Tahun baru di lokasi pengungsian lapangan Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Magelang Jawa Tengah, dirayakan dengan sederhana. Doa bersama, sekaligus memperingati satu tahun meninggalnya mantan presiden RI ke 4, KH Abdurrahman Wakhid, menjadi sebuah rangkaian peringatan tahun baru dilokasi ini.

Acara peringatan tahun baru yang bertajuk “Satu Tahun Gusdur dan Peringatan Tahun Baru 2011 bersama pengungsi” itu, tidak hanya dihadiri oleh kyai dan umat muslim saja, namun tokoh lintas agama juga turut hadir dan berdoa.

Menurut ketua panitia, Khabibulloh, acara itu sengaja digelar dengan tujuan memulai tahun 2011 dengan kebersamaan dan tanpa tendensi apapun.

“Karena tahun baru, merupakan prosesi kemanusiaan, kebersamaan tanpa ada tendensi keagamaan itu merupakan awal kita mulai dari apa yang telah kita lakukan, dan apa yang kita rasakan, untuk kemudian menjadi bahan kedepan bagaimana kita menata hidup kedepan, walaupun dengan penuh penderitaan, namun penuh semangat optimisme kedepan,” kata Habib usai acara, Sabtu (01/01) malam.

Menurut Habib, meski sebagian pengungsi telah pulang ke kampung masing – masing, namun bukan berarti segala permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan pengungsian telah selesai. “Kaitannya dengan pengungsian walaupun mereka sudah pulang, tapi problematika kehidupan pengungsi belum pulih kembali,” ungkap Habib.

Kedepan pihaknya berharap, agar lembaga maupu kelompok – kelompok yang saat ini menangani pengungsian merapi, agar mulai menghilangkan ego - ego organisai masing – masing. “kita mengharapkan bahwa hilangkan ditingkat kelompok – kelompok yang selama ini berperan mendampingi pengungsi, hilangkan ego masing – masing itu,” ungkap Habib lagi.

Sementara kepada pemerintah berharap, agar ada agenda jelas dalam penangan kehidupan pasca pengungsian. “Dan ditingkat pemerintah, kaitannya dengan pengungsian, harus ada agenda – agenda jelas. Namun bukan terus kemudian agenda itu ditumpangi oleh intervensi yang notabene tidak memberi kemanfaatan kepada pengungsi,” pungkas Habib.(F1)

Warga Merapi Masih Harus Mewaspadai Lahar Dingin

Oleh: Ahmad Muslim

Fast Pojok Kota- Meski status aktivitas Gunung Merapi telah diturunkan dari siaga ke waspada pada tanggal 30 Desember 2010 kemarin, warga sekitar lereng merapi masih di himbau untuk mewaspadai adanya banjir lahar dingin.

“Betul, status merapi sudah diturnkan dari siaga ke waspada mulai tanggal 30 desember 2010 kemarin, dan yang diwaspadai tentunya lahar dingin,” kata Triono petugas pengamatan Merapi Pos Ngepos, Srumbung, Jum'at (31/12)

Menurut triono, ancaman lahar dingin masih terus mengancam, lantaran curah hujan dipuncak merapi hingga kini masih sangat tinggi. “Meski aktivitas merapi sudah sangat menurun sekali, tapi untuk lahar dingin ini dikarenan curah hujan yang masih sangat tinggi untuk beberapa hari ini, maka ini harus kita waspadai,” ungkapnya.

Meski status telah ditunkan ke level waspada, namuan menurut triono tetap masih ada kemungkinan munculnya awan panas dari mulut Gunung Merapi. “Ya mungkin saja terjadi tapi kemungkinannya sangat kecil, awan pamas kan bisa diakibatkan dengan adanya guguran itu bisa menyebabkan awan panas,” tegas Triono.

Sebelumnya, terhitung mulai tanggal 30 Desember 2010 kemarin, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian ( BPPTK) Yogyakarta telah menurunkan status aktivitas merapi dari Siaga ke Waspada.

“Beberapa indikasi diantaranya kegempaan untuk beberapa hari ini, beberapa minggu ini selalu menurun, terutama gempa MP dan gempa guguran, dan untuk gempa vulakniknya sudah beberapa hari tidak terjadi,” Pungkas Triono.(F1)

DPRD Siap Pertemukan Penambang Dengan Kapolres

Oleh: Ahmad Muslim

Fast Pojok Kota- Dewan Perwakilan Rakya Daerah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mengaku bersedia mempertemukan pihak pelaku penambangan pasir manual dilereng merapi, dengan pihak kepolisian.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD, Muhamad Achadi, terkait adanya aduan pungutan retribusi liar diwilayah penambangan pasir Merapi. “Kalau ternyata penambang meminta segera ketemu kapolres, kita akan segera fasilitasi, karena ada beberapa masukan kekepolisian yang menyatakan ada beberapa pungli yang dilakukan oleh beberapa oknum,” kata Achadi diMagelang, Jum'at (31/12).

Agar permasalahan segera tuntas, maka Achadi berjanji akan mengusahakan, agar dalam pertemuan antara penambang dan kepolisian itu, nantinya yang hadir adalah Kapolres langsung. “Nah ini akan kita fasilitasi agar yang hadir benar – benar kapolres sendiri,” tegas Achadi.

Sebelumnya, pelaku penambangan pasir manual dilereng merapi, secara terang – terangan menolak adanya pungutan retribusi liar di kawasan tambang merapi.

Iwan Hermawan, koordinator penambang pasir merapi mengatakan secara tegas penolakan itu. “Jelas, sejak awal harusnya tidak boleh dan itu kita memang secara tegas menolak untuk pungutan liar diluar retribusi,” ungkap iwan

Menurut Iwan, penarikan retribusi liar ini sudah terjadi secara turun – temurun jauh sebelum merapi mengalami erupsi.“Berkait dengan pungutan liar, menurut saya inikan sesuatu yang sudah lama, sudah turun temurun, jadi pemerintah kabupaten tidak pernah tegas,” pungkas iwan.(F1)

Kementrian PU siapkan 70 M Untuk Normalisasi Sungai Merapi

Oleh: Ahmad Muslim

Fast Pojok Kota- Untuk mengantisipasi terjadinya banjir lahar dingin susulan, Kementrian Pekerjaan Umum menganggarkan Rp 70 Milyar lebih untuk penormalisasian alur sungai yang berhulu di puncak gunung merapi.

“ Ada dana dari BNPB juga dari APBN, BNPB 20 Milyar, dari APBN sekitar 55 Milyar,” demikian dikatakan Hermanto Dardag, wakil mentri pekerjaan umum, disela kunjungan kerjanya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kamis (30/12).

Menurut Hermanto, dana itu hanya digunakan untuk tahap tanggap darurat saja, dan belum termasuk tahap rehabilitasi dan rekontruksi. “Untuk tanggap darurat saja, belum untuk rehabilitasi rekontruksi, itu untuk supaya alur sungai lekas berfungsi secara normal kembali,” katanya.

Hermanto menambahkan, Saat ini PU masih berkonsentrasi panormalisasian di tujuh alur sungai yang berhulu di puncak merapi. “Kita masih fokus di sungai Pabelan, dan Sungai Putih untuk magelang, sedangkan DIY kita fokus di Kali Boyong, Opak, Kuning, Gendol, serta Krasak. kita fokus di tujuh sungai itu,” tambahnya.

“PU juga sudah mulai memperbaiki palung, menjaga supaya palungnya bisa berfungsi lagi, jadi kalau ada kebawa material dari lahar dingin tadi masuk, kita selalu jaga supaya itu secepatnya dibersihkan, atau dinormalisasi. Sambil pelan- pelan, memperbesar palung – palung yang lain,” tambahnya lagi.

Sementara ketika disinggung mengenai bangunan jembatan yang tergerus oleh aliran lahar dingin, hermanto menjawab, bahwa saat ini kondisi jembatan, terutama yang melintag di jalan – jalan nasional.

“Kalau jembatan gak ada yang terlalu signifikan, kita pakai pemeliharaan rutin saja, jadi secara sturktur masih ok, masih memenuhi, terutama yang jalan nasional,” pungkasnya.(F1)

Penamabang Pasir Merapi Tolak Retribusi Liar

Oleh: Ahmad Muslim

Fast Pojok Kota- Pelaku penambangan pasir lereng Merapi di Kabupaten Magelang Jawa Tengah, mengeluhkan maraknya penariakn retribusi liar yang saat ini marak dilakukan oleh penduduk sekitar lokasi penambangan.

Iwan Hermawan, koordinator penambang pasir merapi mengatakan secara tegas penolakan itu. “Jelas, sejak awal harusnya tidak boleh dan itu kita memang secara tegas menolak untuk pungutan liar diluar retribusi,” ungkap iwan dimagelang, Kamis (30/12)

Menurut Iwan, penarikan retribusi liar ini sudah terjadi secara turun – temurun jauh sebelum merapi mengalami erupsi.“Berkait dengan pungutan liar, menurut saya inikan sesuatu yang sudah lama, sudah turun temurun, jadi pemerintah kabupaten tidak pernah tegas,” kata iwan.

Menurutna, retribusi liar tersebut harusnya bisa ditertibkan oleh pemerintah kabupaten magelang, namun sayangnya, hingga kini pemerintah tidak pernah tegas dalam menindaknya.

“ Kan sebenarnya bisa retribusi itu di intensifkan, tapi dengan cara – cara yang benar, sehingga yang paling dibutuhkan saat ini adalah ketegasan pemerintah,” pungkas iwan.(F1)

Sikapi situasi dengan “Ayo Ngguyu”

Oleh: Ahmad Muslim

Fast Pojok Kota- Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk mensikapi situasi yang saat ini banyak terjadi dilingkungan sekitar, terutama pasca bencana merapi. Salah satunya yang dilakukan oleh Yogi stiyawan, seniman lukis asal Borobudur, jawa tengah, yang menggelar pameran lukisan bertajuk “Ayo Ngguyu” (Ayo tertawa).

“Sebenarnya ini sebuah langkah saya untuk mensikapi tentang kehidupan ini, agar lebih cair, indah dan tidak sepaneng,” kata Yogi usai membuka pameran itu di Borobudur, Minggu (26/12)

Sebanyak 17 karya lukisan yang menggambarkan muka orang yang tertawa, di pamerkan dalam pameran tunggal yang direncanakan akan berlangsung hingga 10 Januari 2011 mendatang itu.

“Tema – tema “ayo ngguyu” saya kira singkronlah dengan keadaan saat ini, sifatnya yaitu mungkin dengan banyaknya bencana - bencana alam, terus dengan keadaan negara indonesia yang sifatnya nggak jelas juntrung(arah)nya, tentang kasus – kasus yang tidak pernah terselesaikan, bahkan tidak mau diselesaikan,” kata Yogi.

Dirinya berharap dengan pameran ini dapat membangkitkan kembali semangat masyarakat, terutama pasca bencana erupsi merapi berlangsung. “jadi sekarang ini marilah kita tata hidupini dengan berpikir yang tersenyum, yang membuat kita itu senang dan bahagia, pameran ini juga agar orang itu semakin menghargai hidup, percaya diri, dan senang,” pungkasnya.

Pameran itu juga sempat mendapatkan penghargaan dari musium rekor indonesia (MURI) lantaran yang membuka secara simbolis pameran tersebut bukanlah pejabat maupun artis, melainkan dari ibu kandung sang pelukis sendiri.

“Sepanjang dari sabang sampai merauke, biasanya, kalau pameran lukisan itu yang mebuka pejabat atau orang terkenal, namun disini justru yang membuka ibu kandung sang pelukis, jadi menurut kami ini layak mendapatkan penghargaan dari MURI,” kata Paulus Pangka, senior manager Museum Rekor Indonesia.(F1)

Jamasan Alam Untuk Gusdur dan Merapi

Oleh: Ahmad Muslim

Fast Pojok Kota- Puncak peringatan satu tahun meninggalnya mantan Presiden RI ke-4, KH. Abdurahman Wakhid di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, diperingati dengan Doa bersama lintas agama, serta pentas berbagai macam kesenian.

Sholahudin EL Ahmed, Panitia penyelenggara mengatakan, bahwa acara yang bertajuk jamasan alam dan 1 tahun Gusdur tersebut, juga dimaksudkan untuk mengajak masyarakat mengambil hikmah dari peristiwa yang ada, yakni erupsi Merapi.

“Selain khoul satu tahun Gusdur, doa bersama yang dihadiri tokoh – tokoh umat lintas agama, kali ini kita juga melakukan jamasan alam, dimana setelah merapi terjadi erupsi, kita mencoba mengambil pelajaran apa yang sebenarnya terjadi,” ungkap Sholahudin di sela acara, Jum’at (24/12) malam.

Menurut Sholahudin, Erupsi merapi telah memberikan pelajaran terutama bagaimana warga merapi harus menjaga lingkungan sekitar sebaik-baiknya. “Hal – hal kemanusiaan seperti pengungsian dan kerusakan lingkungan menjadi pelajaran bersama, begitu hebatnya erupsi sehinga memberikan pelajaran yang cukup luar biasa,” kata Sholahudin.

Selain doa bersama, beberapa kesenian lokal seperti Padepokan wargo budoyo Gejayan Sawangan, Padepokan gunung tidar dan gunung tengis, Komunitas seniman borobudur indonesia (KSBI), Komunitas seniman jalanan (KSJ) Wonosobo, serta teater metafisis Semarang. “Dalam acara kali ini kita intinya mengambil hikmah dari erupsi merapi, serta mengambil teladan dari sang guru bangsa Gusdur,” pungkas Sholahudin.(F1)

Pemkab Magelang Dinilai Lamban Tangani Pasca Bencana

Oleh: Ahmad Muslim

Fast Pojok Kota- Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Magelang, Suharno, menilai Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, lamban dalam menangani masyarakat, terutama pasca terjadinya bencana letusan merapi, yang terjadi sejak akhir oktober lalu.

Kelambanan tersebut, menurut Suharno, nampak dari belum jelasnya perintah pendataan terhadap kerugian materi dampak akibat erupsi merapi. “Pendataan ini menjadi sebuah ukuran, lah sampai sekarang, perintah pendataan itu belum jelas, apa saja yang perlu didata, ini yang perlu dan sangat dibutuhkan, kalau seperti ini kan kesannya lamban,” ungkap Suharno di Magelang, Jum’at (24/12)

Menurut Suharno yang juga mantan Sekertaris daerah kabupaten magelang ini, persipan dan pendataan pasca bencana ini penting segera direlasisasikan, karena pemerintah pusat telah menanti data itu.

“Persipan untuk pasca bencana ini harus menjadi satu pemikiran, karena pihak kementrian soial, dan kesra, disana secara tehnis sudah disiapakan, semua kebutuhan untuk bahaya akan dicukupi, nah sekarang bagaimana tanggapan dari pemerintah derah didalam rangka menangkap itu,” tambah Suharno.

Pihak DPRD berharap, Pemda magelang segera merealisasikan pendataan itu. “Hal ini penting dan mendesak dilakukan, agar nasip warga sepulang pengungsian lekas tertangani,” pinta Suharno.(F1)

Pembahasan APBD 2011 di Kabupaten Magelang Molor, Rehab, Recon Tertunda

Oleh: Ahmad Muslim

Fast Pojok Kota- Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Jawa Tengah teramcam molor, akibatnya beberapa program rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana merapi, juga terancam molor hingga bulan juni 2011.

Wakil ketua DPRD, Muhamad Achadi mengatakan, revisi kebijakan umum anggaran dan perkiraan platfon anggaran sementara (KUAPPAS), sesungguhnya telah diserahkan jauh hari sebelum bencana Merapi terjadi, namun sayangnya hingga kini revisi tersebut belum dikembalikan ke DPRD untuk di bahas lagi.

“Sayangnya ini molor, dan mungkin bisa sampai mei baru bisa pelaksanaan program anggran, dan itu jelas sangat merugikan masyarakat kabupaten magelang, ya yang dikafer oleh APBD dua jelas ikut – ikutan molor,” jelas Achadi di Magelang, Jum,at (24/12)

Achadi menjelaskan, bahwa KUAPPAS tersebut, sebelumnya direvisi oleh dewan, lantaran banyaknya mata anggaran yang dinilai tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

“Selain tidak sesuai dengan RPJMD juga banyak mata anggaran yang tidak fokus, sehingga tidak mengena langsung kepada masyarakat,” jelas achadi

Sementara itu, ketika dihubungi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Magelang, Rohadi Pratoto, mengatakan, bahwa KUAPPAS akan segera diserahkan pada minggu ini. “Ya kemarin sempat tertunda, namun minggu ini InsyaAlloh siap kami serahkan ke dewan,” kata Roadi.

Menanggapi hal itu, Achadi menyatakan kesediaanya untuk segera mengakomodir. “Sepanjang itu positif. Ya nanti kita akan akomodir dan akan kita cermati dalam rancangan KUA yang mereka berikan, dan dalam pembahasan APBD nanti juga akan coba kita kritisi lebih jauh, apa saja yang akan dilakukan dalam program rehap rekon yang dicover oleh APBD dua,” pungkas Achadi.(F1)

Mbah Rono: Merapi Selalu Beri Keuntungan

Oleh: Ahmad Muslim

Fast Pojok Kota- Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Surono, menolak apabila ada anggapan bahwa merapi menyebabkan kerugian dalam setiap erupsi yang terjadi sejak akhir oktober lalu.

Ditemui dalam sebuah diskusi terbatas penataan ruang kawasam gumumg merapi di Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Surono atau yang akrab disapa mbah rono, memberikan penjelasan bahwa erupsi merapi telah melimpahkan berjuta meter kubik.

“Jadi semua kebagian lah, kalau dihitung - hitungkan 150 juta m3, satu kibik Rp 210.000, kalikan 150juta, sudah bisa untuk bangun merapi, kalau mau etung – itungan gitu, berartikan untung, merapi gak pernah ngasih kerugian, ngasih untung terus,” kata Surono sembari tertawa. Kamis (23/12)

Surono juga mengatakan, hingga kini masih mempertahankan status merapi pada level siaga, dan belum tau kapan status tersebut akan diturunkan, “Terutama yang paling harus diwapadai adalah bahwa lahar dingin, yang memang hingga kini telah kita lihat bersama akibatnya,” tambah Surono.(F1)

Penambang Pasir Merapi Butuh Ketegasan Pemerintah

Oleh: Ahmad Muslim

Fast Pojok Kota- Puluhan pekerja dan penambang Pasir Merapi yang bergabung dalam Forum Rakyat Pekerja dan Penambang Pasir Merapi (FRP3M), Kamis (23/12) siang, beramai-ramai mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Forum itu mendesak Pemkab Magelang untuk segera menerbitkan regulasi tentang penambangan pasir Merapi. Baik perizinan (penambangan dan penjualan hasil tambang), tonase maupun jalur angkutan tambang, serta jam penambangan.

Iwan Hermawan, Koordinator forum mengatakan, bahwa saat ini, masyarakat penambang membutuhkan kepastian hukum, dalam melakukan aktivitas penambangan di sepanjang alur sungai yang berhulu di puncak merapi.

“Yang penting hari ini adalah bagaimana teman – teman bisa menambang, dan ada kepastian untuk terus bisa menambang, itu prinsipnya, meskipun dengan toleransi – toleransi, karena pemerintah kabupaten, sejak 2008 tidak pernah mengeluarkan ijin, karena dengan alasan tidak ada erupsi,” kata iwan di ruang rapat DPRD, kamis (23/12)

Dalam kesempatan itu, FRP3M juga menegaskan sikapnya, mereka menolak penambangan pasir dengan menggunakan alat berat karena hanya menguntungkan pengusaha besar. Alasan lain adalah, mempercepat habisnya deposit vulkanik Merapi, serta mempercepat proses kerusakan lingkungan. “oleh karena itu kami menolak penggunaan alat berat itu,” tegas Iwan.

Sementara itu, Wakil ketua Dua DPRD Kabupaten Magelang, Sad Prio Putro menyatakan, pihaknya akan segera berkoordianasi dengan pihak eksekutif, untuk menindak lanjuti aspirasi para penambang itu. “ Terutama kami akan segera bertemu dengan bagian hukum pemkab magelang, agar kami juga mengetahui batasan hukum yang sebenarnya,” kata Sad Prio.(F1)

Imbas Merapi, Pengusaha Angkutan Minta Dispensasi Pemerintah

Oleh: Ahmad Muslim

Fast pojok Kota- Imbas letusan Merapi tidak hanya pada sektor Pertanian dan perikanan saja, namun sektor usaha transportasi juga turut merasakan dampak hujan abu dari letusan yang eksplosif sejak akhir Oktober 2010 lalu.

Muh Irianto, Ketua dewan pengurus cabang organisasi pengusaha angkutan darat (DPC ORGANDA) Kabupaten Magelang, mengungkapkan, bahwa abu vulkanik merapi yang mengenai onderdil kendaraan, menyebabkan keausan yang berakibat dari kerusakan kendaraan.

“Karena akibat erupsi merapi, banyak sekali suku cadang kendaraan yang kena debu dan pasir merapi, sehingga mengakibakan onderdil yang terpasang dikendaran itu menjadi rusak,” ungkap Muh Irianto, di Magelang, Rabu (22/12)

Selain kerusakan onderdil kendaraan, menurut muh irianto, jasa transportasi juga terhenti sejak merapi pertama meletus. Pihaknya berharap ada perhatian dari pemerintah. “Jadi harapan Organda sendiri memohon kepada pemerintah, agar bijak dalam menyikapi adanya musibah yang ada di merapi sebagaimana kerugian yang diakibatkan merapi terhadap pengusaha angkutan,” kata Muh.

Ketika ditanya lebih spesifik tentang perhatian pemerintah yang diharapkan, pihaknya menjawab, soal perpanjangan ijin, serta setoran jasa raharja agar dibebaskan biayanya.

“Dari semua angkutan itu memohon kebihjaksanaan pemerintah minimal subsidi, kalau toh tidak kita untuk dibebaskan dari biaya – biaya, seperti iuran wajib jasa raharja, STNK, uji kendaraan ataupun apa saja yang semua itu berakibat pada tidak beroprasinya kendaraan,” harapnya. (F1)

Bantuan Merapi Agar Segera Di Salurkan

Oleh: Ahmad Muslim

Fast Pojok Kota- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menghimbau kepada pemerintah daerah setempat, agar segera mendistribusikan bantuan logistik Merapi, yang hingga kini masih menumpuk di Tiga Gudang “penimbunan” yang ada.

Himbauan tersebut disampaikan setelah DPRD melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di gudang – gudang penyimpanan bantuan, dan melihat masih menggunungnya beberapa bantuan logistik yang diperuntukan bagi korban bencana Merapi.

“Kami menghibau kepada pihak eksekutif dalam hal ini sekda berikut SKPD yang menangani itu, kami minta bantuan bencana yang saat ini ada itu agar diinventarisir dan segera di sampaikan kepada mayarakat, sehingga kebutuhan masyarakat bisa segera terpenuhi,” kata Suharno, Ketua Komisi A DPRD Magelang, disela Sidak, Rabu (22/12) pagi.

Ketika memasuki gudang Gedung Dekopinda dan GOR Gemilang, DPRD menemukan tumpukan beras dan gula. “Ini kebutuhan pokok, kenapa masih juga menumpuk. Padahal sekarang pengungsi sudah jauh berkurang alias sudah banyak yang pulang. Mbok ya segera di bagikan,” paparnya.

Sementara ketika penumpukan Logistik tersebut di konfirmasikan kepada Koordinator Logistik Posko Induk, Bambang Dwi Purnomo, menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa sembarangan mengeluarkan bantuan, namun harus melalui beberapa tahap birokarasi.

“Bantuan saat ini difokuskan untuk pengungsi hingga masa tanggap darurat selesai. Permintaan logistik bantuan harus atas persetujuan Posko Induk atau ditandatangani oleh Asisten Sekda, dengan blangko permohonan yang sudah disediakan,” jelasnya.(F1)

PKL Pemuda Selatan Akan DiTata

Oleh : Ika Fitriana

Fast Pojok Kota - Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) kota magelang akan segera melakukan penataan ulang keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di sepanjang Jalan Pemuda Selatan Kota Magelang.

Kepala DPP Kota Magelang, RM Devananda kepada FAST FM mengatakan, hal tersebut dilakukan karena di lokasi tersebut banyak PKL yang melakukan pelanggaran terhadap Perda No 23 tahun 2006 tentang penataan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima.

Setidaknya ada 33 orang pedagang yang melanggar, dari total 47 orang pedagang yang beroperasi di lokasi tersebut. “Mereka banyak yang menambah luas dasaran, sehingga mengganggu jalur lambat, kemudian sebagian mereka berjualan jenis dagangan yang tidak sesuai dengan ijin,” papar Devananda, Kamis (30/12)

Penataan tersebut, lanjut dia, supaya nanti apabila pasar Rejowinagun selesai dibangun, ada keseimbangan penataan di sekitar pasar. Sehingga diharapkan bisa tercipta suasana pasar yang tertib, rapi dan kondusif.

Oleh sebab itu, hari ini (30/12), sebelum dilakukan penataan, pihaknya mengumpulkan seluruh PKL di dinas setempat, untuk disosialisasi dan membuat kesepakatan antara DPP dan para PKL. Sehingga nantinya tidak akan benturan ketika penataan dilakukan pada awal tahun depan.

Selain penataan lokasi, para PKL juga dibei kesempatan untun memperpanjang kartu tanda anggota (KTA) pedagang, pasalnya KTA merupakan salah satu syarat PKL untuk dapat menempati lokasi jalan pemuda selatan.

“Apabila masih ada yang melanggar, pastinya ada sanksi sesuai perda yang berlaku yakni hukuman kurungan 6 bulan dan denda Rp. 50 juta,” tandasnya. (F2)