Oleh: Ahmad Muslim
Fast Pojok Kota- Sekretaris Gerakan masyarakat untuk tranparansi kebijakan (Gemasika) Kabupaten Magelang, Ikhsani, menyasalkan lambannya penanganan pemerintah, dalam menangani pasca bencana erupsi dan menanggulangi bahaya lahar dingin merapi.
Menurut Ikhsani, akibat kelambanan tersebut, koneksi antara kewajiban negara dan hak rakyat menjadi terputus.
“Kalau saya melihat memang belum ada perubahan dengan pengamatan kita dulu, mereka masih terlalu lamban dalam merespon, dalam artian pemkab, nah kalau dikaitkan dengan relasi rakyat dan negara kan berarti ada proses yang terputus anatar kewajiban negara dan hak – hak masyarakat, nah itu yang memprihatinkan,” kata Ihksani di Magelang, Sabtu (15/01)
Kelambanan tersebut, dari pandangan Ikhsani, nampak dari belum adanya dokumen petunjuk penanganan bencana erupsi, dan lahar dingin merapi. “Belum ada dokumen itu, masih proses,” tegas Ikhsani.
Ikhsani menambahkan, bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah langkah kngkrit dan komplit dalam menangani segala bencana yang ada. “Sekarang ini kan untuk jangka pendek harus segera, aksinya harus segera komplit, “ pintanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi 8 DPR-RI, Abdul Kadir Karding juga mendesak agar pemerintah melakukan percepatan dalam penanganan bencana merapi yang saat ini terjadi di Magelang. “Tidak bisa, menurut saya saat ini pemerintah harus melakukan percepatan, gak bisa sistem pemerintahan seperti ini,” Tegas Karding.(F1)
