Oleh : Ika Fitriana
FAST POJOK KOTA - Komitmen netralitas TNI harus dijunjung tinggi dengan mengedepankan kemanunggalan TNI dan rakyat. TNI sebagai tentara profesional, dilarang ikut kegiatan politik praktis dan tidak berbisnis. Demikian ditegaskan Panglima TNI Joko Santoso sebagai Inspektur Upacara Prasetya Perwira Lulusan Pendidikan Pertama Perwira Parjurit Karier TNI Tahun Ajaran 2010, di Komplek AKMIL Megelang, Selasa (20/07).
Menurutnya, netralitas TNI sudah menjadi komitmen dan amanat UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan sudah dibuktikan pada pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden tahun 2009, maupun pilkada di 246 daerah di Indonesia yang telah dan akan diselenggarakan.
"Komitmen tersebut merupakan momentum bagi TNI untuk menyelesaikan dan menuntaskan amanat reformasi internal TNI. Kami terus instruksikan di setiap kesempatan" tandas dia.
Dia menambahkan tuntutan dan tantangan TNI ke depan semakin berat dan kompleks. diantaranya, sesuai kebjiakan strategis pengembangan kemampuan dan kekuatan TNI, mka pada lima tahun ke depan, TNI akan fokus meningkatkan kemampuan dan kekuatannya untuk menjaga pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan, mengembangkan kekuatan dan kemmapuan TNI baik matar darat, laut, maupun udara.
"Dengan meningkatkan kemampuan pasukan penjaga perdmaian, dengan membangun Peace Keeping Center dan membentuk stand by force TNI serta meningkatkan kemampuan TNI dalam penyelenggaraan penaguulangan bencana alam." tambahnya.
Untuk diketahui, pada kesempatan itu, sebanyak 209 perwira diambil sumpah Prasetya Perwira Pendidikan Pertama Perwira Parjurit Karier TNI TA. 2010. (F2)
You are Here: Home > TNI WAJIB NETRAL
0 komentar:
Posting Komentar