Oleh: Ahmad Muslim
Fast Pojok Kota- Komisi D DPRD Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menghimbau kepada sekolah – sekolah baik negri maupun swasta yang ada diwilayah ini, agar momentum penerimaan peserta didik baru (PPDP) tidak dijadikan sebagai proyek tiban tahunan untuk mendapatkan keuntungan bagi sekolah masing – masing.
Himbauan tersebut disampaikan dalam rangka menindak lanjuti keluhan wali calon siswa terkait tingginya pungutan yang dilakukan oleh beberapa sekolah di wilayah magelang.
Anggota Komisi D, Lilik Trihandoko mengatakan, apabila terpaksanya hendak melakukan pungutan terhadap calon peserta didik baru, maka harus jelas kegunaanya serta tidak memberatkan wali murid.
“DPRD berharap, kepada masing - masing sekolah yang melakukan pendaftaran peserta didik baru, agar tidak melakukan pungutan – pungutan yang tidak rasional, kalau pun terpaksanya harus ada pungutan, ini harus ada transparansi, sehingga total dari pungutan itu wali murid bisa menerima,” jelas Lilik yang ditemui di Magelang Jum’at (02/07)
Selain tidak menjadikan proyek tiban tahunan, selanjutnya DPRD juga berharap, terutama kepada sekolah yang menyandang gelar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), maupun bertaraf nasional (SRBN), agar jangan menjadikan gelar tersebut sebagai pembenaran atas pungutan yang dilakukan.
“Kemudian kita juga meminta kepada sekolah – sekolah agar tidak menjadikan momen pendaftaran penerimaan peserta didik baru itu sebagai proyek tiban tahunan, untuk mencari keuntungan, apalagi kepada sekolah – sekolah yang mungkin RSBI atau mungkin RSBN, kita tidak ingin bahwa kemudian dengan alasan rintisan sekolah bertaraf internasional itu, kemudian menjadi pembenar untuk melakukan pungutan diluar kewajaran,” pintanya.
Sebelumnnya, Hari terakhir Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2010/2011 di Kabupaten Magelang, sempat diwarnai para orang tua calon siswa baru, yang mengeluhkan besarnya uang sumbangan yang ditarik pihak sekolah, Salah satu orang tua calon siswa baru, Suhardi, mengaku keberatan dengan besarnya uang seragam dan sumbangan yang ditetapkan pihak sekolah negri.
“Ya kalau bagi saya pribadi selaku orang tua siswa ya sangat keberatan, karena nominalnya terlalu besar bagi saya, kemarin itu ada informasi sampai empat juta, sampai lima juta, itu aja untuk sumbangan, belum lagi untuk uang seragam yang informasinya sampai dua juta, padahal itu sekolah negri, harusnya kan gak sampai segitu to,” jelas Suhardi yang ditemui saat akan mendaftarkan anaknya disalah satu SMA diwilayah ini, Kamis (01/07) (F1)
0 komentar:
Posting Komentar